Pjs Gubernur Dorong OPD Percepat Realisasi Anggaran yang Baru 50 Persen

JAMBI – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Restuardy (Ardy) Daud memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jambi Triwulan III Tahun Anggaran 2020, Senin (19/10/2020) sore.

Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempercepat realisasi anggaran, agar realisasi anggaran bisa maksimal pada tahun anggaran 2020 ini.

Ardy Daud menegaskan bahwa seluruh OPD harus maksimal dalam merealisasikan anggaran, karena pelaksanaan anggaran tentunya berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Ia juga mengingatkan seluruh OPD, terutama OPD yang mendapat alokasi anggaran besar dan OPD yang persentase realisasi anggarannya masih relatif rendah, supaya memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya, sehingga realisasi anggaran bisa maksimal pula.

Ardy Daud juga meminta OPD yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan anggaran untuk segera melaporkan, supaya diupayakan solusinya.

“Kita membahas upaya percepatan, termasuk aspek yang memiliki kaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kita mengevaluasi dan OPD harus melakukan langkah-langkah percepatan dalam waktu yang tersisa. Dimana secara umum, evaluasi tadi sebenarnya sudah diatas 50 persen. Berharap kita bisa sampai 90 persen bahkan lebih realisasinya,” tuturnya.

Disebutkan Ardy Daud, ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Misalnya yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tinggal menunggu penagihan atau pencairan.

“Karena misal jatuh tempo nya baru pada Oktober atau ada yang November maupun awal Desember. Jadi kita menunggu itu untuk capai 90 persen lebih,” katanya.

Dicontohnya, seperti di Dinas Perhubungan karena ada kegiatan embarkasi haji tidak dilakukan tahun ini, sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dieksekusi. “Yang lain saya kira masih dalam trek untuk melaksanakan kegiatan,” sebut Ardy Daud.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) provinsi Jambi Agus Pirngadi sebelumnya menyampaikan serapan anggaran atau realisasi belanja di lingkup Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi sampai tanggal 7 September lalu baru mencapai 44,37 persen. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) 53,08 persen dan Belanja Langsung (BL) 26,84 persen.

“Untuk realisasi Rp 2.020,721.764.255,65 triliun (44,37 persen), BTL Rp 1.614,787.094.889,56 triliun (53,08 persen) dan BL Rp 405.934.669. 366.09 miliar (26,84 persen),” sampainya.

Selain membahas realisasi anggaran dan upaya percepatannya, Ardy Daud yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman juga membahas beberapa hal lainnya, yaitu Pembangunan gedung VVIP Rumah Sakit Raden Mattaher untuk tempat isolasi pasien Covid-19 sebagai bagian upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi, rencana biaya uji swab di RSUD Raden Mattaher yang akan dibebankan ke APBD sehingga masyarakat tidak perlu membayar.

Selanjutnya Ranperda Penegakan Disiplin Covid-19, Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jambi, dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, untuk menghimpun masukan dari seluruh komponen masyarakat dan juga merumuskan perbedaan dan persamaan dengan UU No. 13/2003.

Terkait rencana biaya uji swab di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang akan dibebankan ke APBD, Ardy Daud mengatakan bahwa Dirut RSUD Raden Mattaher dan Karo Hukum sedang mepersiapkan legal formalnya, dan diharapkan dalam waktu yang tidak begitu lama bisa selesai.

Pada kesempatan tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Reflizar menyampaikan, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah melaksanakan uji fungsi pelatihan petugas yang akan melalukan PCR dan tenaga kesehatan yang akan memeriksa PCR.

“Kabupaten/kota juga sudah dilatih untuk mengambil spesimen uji swab dan minggu ini mesin PCR sudah running di Labkesda. Dokter Patologi sudah ada, dr.Surya,” tandasnya.

 

Sumber: metrojambi[dot]com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *